RajaWow Menyajikan Berita Unik, Kejadian Aneh dan Misteri di Dunia.

Mengenal Adat Istiadat Papua Yang Tuntut Cita-citata 1 Miliar


Akhir-akhir ini tengah ramai tentang masalah penghinaan warga Papua oleh penyanyi dangdut Cita Citata. Mengakibatkan, Cita mesti membayar uang denda miliaran rupiah juga sebagai syarat agar dimaafkan. Rupanya, membayar denda seperti itu adalah salah satu dari adat istiadat Papua.

Orang-orang Papua bukan sekedar mempunyai kekhasan di bagian sosial serta budaya, namun juga masalah hukum juga sangatlah unik. Dari keseluruhan 310 suku di Papua, masing-masing mempunyai hukum kebiasaan sendiri yang masih tetap bertahan sampai saat ini. Hukum kebiasaan lebih menguasai dalam kehidupan orang-orang lantaran dinilai lebih untungkan pihak korban dari pada hukum positif.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Timika Johanes Panji Prawoto, menyampaikan, orang-orang lebih suka menyelesaikan semua perkara dengan cara kebiasaan dari pada penyelesaian sesuai hukum positif. Walau sebenarnya, hukum ini mengikat semua warga negara untuk menaati serta menggerakkan hukum perdata ataupun pidana.

Persoalannya, hukum kebiasaan lebih untungkan korban atau penggugat dari pada hukum pidana atau perdata. Denda berbentuk hewan ternak, uang, tanah, serta harta benda lain yang perlu ditanggung pelaku pada korban, bahkan juga denda-denda jenis itu dapat bernilai miliaran rupiah. Denda seperti itu jelas lebih berat apabila dibanding dengan putusan di pengadilan negeri (PN).

“Di sini, masalah pembunuhan umpamanya. Mereka senantiasa menyebutkan dalam bahasa kebiasaan, ’ganti rugi kepala manusia’ atau ganti benda yang bernilai miliaran rupiah. Bila tak berbentuk uang, ditukar ternak babi hingga beberapa ratus ekor. Terlebih menyangkut masalah asusila. Pihak pelaku mesti dapat tunjukkan pada keluarga wanita bahwa ia berani berbuat serta berani juga bertanggungjawab, ” kata Panji

Oleh karenanya, orang-orang lebih suka menyelesaikan semua perkara dengan cara kebiasaan. Terkadang masalah itu sudah dilimpahkan polisi ke kejaksaan, namun pihak keluarga korban menolak untuk diolah sesuai sama hukum positif. Pihak keluarga korban terus berupaya agar dikerjakan dengan cara kebiasaan. Di segi lain, keluarga tersangka/pelaku menginginkan masalah itu dikerjakan di pengadilan negeri.

Adapun Karel Beanal, Wakil Ketua Instansi Kebiasaan Suku Amungme Mimika menyampaikan, orang-orang lebih tertarik merampungkan seluruhnya masalah di lewat hukum kebiasaan lantaran orang-orang menilainya hukum kebiasaan lebih adil serta dipahami seluruhnya warga. Hukum kebiasaan mulai sejak nenek moyang sudah diaplikasikan di kelompok orang-orang serta mereka ketahui bagaimana caranya memutuskan didalam musyawarah kebiasaan itu.

Menurut Panitera Sekretaris PN Timika Munawir Kossah beberapa besar perkara diselesaikan dengan cara adat atas dukungan kepolisian. Kedua pihak mau merampungkan perkara itu dengan cara damai serta kekeluargaan dibawah tuntunan kepolisian. Ada juga perkara yang dihentikan penyidikan di kepolisian dengan argumen kurang bukti untuk dilanjutkan ke pengadilan.

Untuk warga pendatang, penyelesaian perkara lewat pengadilan tambah lebih untungkan dari pada dengan cara hukum kebiasaan orang-orang lokal. Dalam masalah hak ulayat umpamanya, warga pendatang lebih suka menyelesaikan di pengadilan, sementara warga lokal ingin menyelesaikan dengan cara kebiasaan.

Keuntungan dari tuntutan hukum kebiasaan, bukan sekedar untuk korban, namun nyaris semua anggota keluarga yang dekat dengan korban atau seluruhnya anggota suku itu. Karenanya, support dari suku pada korban sangatlah besar, apabila pihak pelaku tak penuhi tuntutan kebiasaan, bakal berekor pada perang pada suku.

Masalah yang kerap melahirkan masalah krusial di orang-orang kebiasaan yaitu hak ulayat serta perzinahan atau asusila. Masalah ini kerap selesai dengan perang suku lantaran tak ada perjanjian pada kedua pihak. Umpamanya, tuntutan keluarga korban agar pelaku membayar ubah rugi hingga Rp 2 miliar ditambah ternak babi meraih beberapa ratus ekor. Pihak pelaku menilainya bahwa tuntutan keluarga korban terlampau berat serta susah dipenuhi.

Bila negosiasi kedua pihak tidak meraih perjanjian bersama, ketentuan akhir yaitu perang adat. Perang ini untuk menunjukkan siapa yang paling benar dalam masalah itu. Pihak yang kalah dipercaya sudah lakukan kebohongan, pihak yang menang dinilai sudah melakukan tindakan jujur serta adil.

Perang disini tak seperti perang yang umum kita saksikan, yang brutal serta tak ada ketentuannya. Perang kebiasaan tak brutal. Perang itu harus disetujui kedua pihak terlebih menyangkut jumlah anggota suku yang ikut serta perang, tempat, saat, serta perjanjian tentang wanita serta anak-anak tak bisa dibunuh didalam perang. Perang cuma berjalan di zona yang sudah diputuskan berbarengan. Apabila kedua pihak sama-sama bersua ditempat lain, akan tidak ada permusuhan.

Baca juga 5 Artis yang Mencoba Bunuh Diri

Jadi, jika anda sampai memiliki permasalahan dengan warga Papua, janganlah heran jika mereka meminta ubah rugi miliaran rupiah pada anda

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Mengenal Adat Istiadat Papua Yang Tuntut Cita-citata 1 Miliar

0 comments:

Posting Komentar

Kolom komentar Rajawow.com tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam ber ekspresi. Setialah pada topik dalam berkomentar yang berisi link aktif dan komentar yang tidak relafan akan di hapus dan Jika artikel ini bermanfaat silahkan bookmark halaman ini di web browser anda, dengan cara menekan Ctrl + D pada tombol keyboard anda.
.